Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan fenomena beberapa partai politik sowan ke Golkar lebih karena menanggapi isu yang berkembang tentang politik elektoral dan kebangsaan.
"Jadi Golkar ini mungkin sebagai partai yang relatively bisa berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Tentu saja Golkar ini sepertinya sebagai tempat curhat dari berbagai partai ini untuk diajak ngobrol terkait dengan dua isu besar politik kebangsaan dan politik elektoral," kata Adi Prayitno di Jakarta, Jumat.
Adi mengatakan apa yang dibicarakan para ketua umum parpol dengan Airlangga Hartarto persisnya memang tidak diketahui publik. Tapi yang jelas, menurut dia Golkar harus dilihat sebagai partai politik yang sudah berpengalaman politik.
"Jadi wajar kalau banyak partai politik ingin bertemu dengan Golkar, karena ini tentu sepertinya sedang mencari keseimbangan politik, karena memang PDIP kan terlihat sangat dominan sebagai partai pemenang pemilu, pileg dan pilpres sekaligus," kata dia.
Baca juga: Manuver Golkar Diduga atas Arahan Istana untuk 'Kacaukan' Koalisi Lain
Soal politik elektoral, kata dia arah komunikasi sepertinya terkait dengan bagaimana prospek konfigurasi politik koalisi yang sebenarnya sampai saat ini masih cukup cair dan dinamis.
Kemudian, kata Adi soal politik kebangsaan, belakangan isu penundaan pemilu yang terus berembus kembali, terkait nasib tentang sistem proporsional tertutup atau pun terbuka yang sedang menggantung menunggu nasib putusan MK.
"Dua hal yang menurut saya parpol-parpol bertemu dengan Golkar, bertemu sebagai upaya mencari solusi, ya upaya komunikasi politik antarpartai," ucap dia.
Adi mengatakan tidak ada hal yang urgen atau pun spesifik dengan kunjungan beberapa parpol seperti PKB, PKS dan Nasdem ke Golkar.
"Sepertinya tidak ada hal yang urgen atau spesifik, tetapi yang jelas karena Golkar mungkin partai pemenang pemilu yang kedua, partai merasa perlu komunikasi, perlu curhat, dan kebetulan (Golkar) mungkin punya tarikan nafas (dari sisi politik elektoral dan kebangsaan)," ujarnya.
(Ant/0L-17)
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
SEKRETARIS Pengurus Daerah Kosgoro 1957 Kalimantan Barat Eko Syahputra Siregar mendukung Menteri UMKM RI Maman Abdurahman untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar 2025-2030.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved